Pada periode kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, atau yang lebih dikenal dengan Gus Dur, Indonesia mengalami banyak perubahan dan tantangan dalam bidang politik dan ekonomi. Berikut ini akan dibahas mengenai perkembangan politik dan ekonomi serta kebijakan-kebijakan pada masa kepemimpinan dan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid Gus Dur.
Politik
Periode pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid ditandai dengan banyaknya gejolak politik di Indonesia. Salah satu yang paling mencolok adalah konflik di Maluku dan Poso yang berkepanjangan. Selain itu, pada masa ini juga terjadi peristiwa Tragedi Semanggi I dan II serta krisis politik di Aceh.
Di sisi lain, Presiden Abdurrahman Wahid juga melakukan langkah-langkah untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Salah satu langkah tersebut adalah dengan memberikan kebebasan pers serta menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi yang berlaku.
Selain itu, pada masa ini juga terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Presiden Abdurrahman Wahid mengusulkan sistem presidensiil-parlementer yang kemudian disetujui oleh MPR. Sistem ini memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada presiden dalam mengambil keputusan penting.
Ekonomi
Saat menjabat sebagai Presiden, Abdurrahman Wahid juga menghadapi banyak tantangan dalam bidang ekonomi. Salah satu yang paling mencolok adalah krisis ekonomi yang terjadi pada akhir masa pemerintahan Presiden Soeharto.
Untuk mengatasi krisis ekonomi, Presiden Abdurrahman Wahid melakukan berbagai kebijakan ekonomi yang kontroversial. Salah satu kebijakan yang paling kontroversial adalah pemberian hak pengelolaan hutan kepada masyarakat adat.
Selain itu, pada masa ini juga terjadi perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia. Presiden Abdurrahman Wahid mengusulkan reformasi perpajakan yang lebih adil dan transparan.
Kebijakan-Kebijakan
Pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, banyak kebijakan-kebijakan penting yang dikeluarkan. Beberapa di antaranya adalah:
1. Kebijakan anti korupsi
Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan kebijakan anti korupsi yang sangat tegas. Beberapa pejabat tinggi, termasuk menteri, dipecat karena terlibat dalam kasus korupsi.
2. Kebijakan hak asasi manusia
Selama masa pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid juga melakukan reformasi dalam bidang hak asasi manusia. Salah satu langkah yang diambil adalah membentuk Komnas HAM.
3. Kebijakan luar negeri
Presiden Abdurrahman Wahid juga melakukan kebijakan luar negeri yang lebih independen. Salah satu kebijakan tersebut adalah menghentikan dukungan Indonesia terhadap gerakan separatis di Papua Barat dan Aceh.
Kesimpulan
Pada masa kepemimpinan dan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid Gus Dur, Indonesia mengalami banyak perubahan dan tantangan, baik di bidang politik maupun ekonomi. Meskipun banyak kebijakan kontroversial yang dikeluarkan, namun beliau tetap dianggap sebagai salah satu tokoh yang berjasa dalam memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.
