Politik luar negeri bebas aktif adalah kebijakan luar negeri Indonesia yang diusung oleh presiden pertama Indonesia, Soekarno. Kebijakan ini diresmikan pada tahun 1955 dalam konferensi Asia Afrika di Bandung. Kebijakan ini dilakukan untuk memperkuat hubungan Indonesia dengan negara-negara di Asia dan Afrika.
Pada masa demokrasi terpimpin, kebijakan politik luar negeri bebas aktif masih dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia. Namun, pada masa ini terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
Penyimpangan dalam Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Penyimpangan dalam pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif terjadi karena adanya kepentingan politik dan ekonomi yang lebih besar. Berikut adalah beberapa penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin:
1. Aliansi dengan Blok Timur
Pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah Indonesia mulai menjalin hubungan dengan negara-negara Blok Timur seperti Uni Soviet dan Tiongkok. Hal ini dilakukan karena Indonesia ingin memperoleh dukungan dalam perjuangan melawan imperialisme barat.
Namun, hubungan Indonesia dengan negara-negara Blok Timur tidak selalu berjalan mulus. Terdapat perbedaan pandangan antara Indonesia dan negara-negara Blok Timur terutama dalam hal pandangan politik dan ideologi. Hal ini menyebabkan hubungan antara Indonesia dan negara-negara Blok Timur menjadi kurang harmonis.
2. Konfrontasi dengan Malaysia
Pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia mengadakan konfrontasi dengan Malaysia. Konfrontasi ini dilakukan karena Indonesia tidak setuju dengan pembentukan Malaysia yang melibatkan wilayah Kalimantan, Sabah, dan Sarawak.
Konfrontasi ini menyebabkan hubungan antara Indonesia dengan Malaysia menjadi tegang. Bahkan, terjadi aksi sabotase dan gerilya di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia.
3. Ketergantungan Ekonomi pada Negara Barat
Salah satu tujuan politik luar negeri bebas aktif adalah untuk mengurangi ketergantungan ekonomi Indonesia pada negara barat. Namun, pada kenyataannya, Indonesia masih sangat bergantung pada negara barat, terutama dalam hal perdagangan dan investasi.
Hal ini terjadi karena Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam produksi dan teknologi. Selain itu, Indonesia juga masih membutuhkan investasi dari negara-negara barat untuk membangun infrastruktur dan industri.
Keberhasilan Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Meskipun terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif pada masa demokrasi terpimpin, namun terdapat juga keberhasilan yang dicapai oleh Indonesia. Berikut adalah beberapa keberhasilan pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif:
1. Keterlibatan Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika
Indonesia berhasil menjadi salah satu inisiator dalam konferensi Asia Afrika yang diadakan di Bandung pada tahun 1955. Konferensi ini menjadi tonggak sejarah dalam perjuangan negara-negara Asia dan Afrika untuk memperoleh kemerdekaan dan menentang imperialisme barat.
2. Mendukung Gerakan Non-Blok
Indonesia aktif dalam mendukung gerakan non-blok yang didirikan pada tahun 1961. Gerakan ini bertujuan untuk memperkuat posisi negara-negara dunia ketiga dalam hubungan internasional dan menentang hegemoni negara-negara besar.
3. Membangun Hubungan dengan Negara-Negara Berkembang
Indonesia berhasil membangun hubungan dengan negara-negara berkembang di Asia dan Afrika. Hal ini dilakukan untuk memperkuat posisi Indonesia di mata dunia dan meningkatkan kerjasama di berbagai bidang seperti perdagangan, investasi, dan pendidikan.
Kesimpulan
Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif pada masa demokrasi terpimpin terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Namun, terdapat juga keberhasilan yang dicapai oleh Indonesia dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
Politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kebijakan luar negeri Indonesia hingga saat ini. Namun, Indonesia harus terus memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut agar dapat mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan mencapai tujuan dari politik luar negeri bebas aktif.
