David Easton, seorang ahli teori politik, mengemukakan bahwa semua negara membutuhkan lembaga-lembaga suprastruktur dan infrastruktur sebagai dasar bagi sistem politiknya. Lembaga-lembaga ini memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas negara dan memastikan terlaksananya kebijakan publik yang efektif.
Pengertian Lembaga Suprastruktur
Lembaga suprastruktur adalah lembaga yang berada di atas lembaga-lembaga lainnya dalam suatu sistem politik. Fungsi utama lembaga suprastruktur adalah untuk merumuskan kebijakan publik dan menetapkan arah kebijakan yang harus diambil oleh negara.
Contoh lembaga suprastruktur antara lain adalah parlemen, presiden, dan mahkamah konstitusi. Parlemen adalah lembaga legislatif yang bertanggung jawab untuk membuat undang-undang, sedangkan presiden adalah kepala negara yang bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan. Mahkamah konstitusi adalah lembaga yudikatif yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa undang-undang yang dibuat oleh parlemen sesuai dengan konstitusi.
Pengertian Lembaga Infrastruktur
Lembaga infrastruktur adalah lembaga yang berada di bawah lembaga suprastruktur dalam suatu sistem politik. Fungsi utama lembaga infrastruktur adalah untuk melaksanakan kebijakan publik yang telah dirumuskan oleh lembaga suprastruktur.
Contoh lembaga infrastruktur antara lain adalah kementerian, kepolisian, dan militer. Kementerian adalah lembaga eksekutif yang bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan publik. Kepolisian adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sedangkan militer adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara.
Pengertian Sistem Politik
Sistem politik adalah suatu sistem yang terdiri dari lembaga-lembaga politik dan aturan-aturan yang mengatur interaksi antar lembaga tersebut. Sistem politik memiliki fungsi untuk memastikan terlaksananya kebijakan publik yang efektif dan menjaga stabilitas negara.
Menurut Rusadi Kantaprawira, ahli teori politik Indonesia, sistem politik terdiri dari tiga elemen utama, yaitu struktur politik, proses politik, dan hasil politik. Struktur politik adalah susunan lembaga-lembaga politik dalam suatu negara. Proses politik adalah cara-cara yang digunakan oleh lembaga politik dalam mengambil keputusan. Hasil politik adalah kebijakan publik yang dihasilkan oleh lembaga politik.
Fungsi Lembaga Suprastruktur
Lembaga suprastruktur memiliki beberapa fungsi penting dalam sistem politik, antara lain:
1. Merumuskan Kebijakan Publik
Lembaga suprastruktur memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan publik yang akan diambil oleh negara. Kebijakan publik ini meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, sosial, dan politik. Kebijakan publik ini harus sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
2. Menetapkan Arah Kebijakan Publik
Lembaga suprastruktur juga bertugas untuk menetapkan arah kebijakan publik yang harus diambil oleh negara. Arah kebijakan ini harus sesuai dengan visi dan misi negara serta tujuan yang ingin dicapai oleh negara.
3. Menjaga Stabilitas Negara
Lembaga suprastruktur memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas negara. Lembaga ini harus mampu menjaga agar negara tidak terjerumus ke dalam konflik sosial dan politik yang dapat mengganggu stabilitas negara.
4. Menjaga Keseimbangan Kekuasaan
Lembaga suprastruktur juga bertugas untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga politik dalam suatu negara. Keseimbangan kekuasaan ini penting untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga politik saja.
Fungsi Lembaga Infrastruktur
Lembaga infrastruktur memiliki beberapa fungsi penting dalam sistem politik, antara lain:
1. Melaksanakan Kebijakan Publik
Lembaga infrastruktur bertugas untuk melaksanakan kebijakan publik yang telah dirumuskan oleh lembaga suprastruktur. Lembaga ini harus mampu menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien.
2. Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Kepolisian adalah salah satu lembaga infrastruktur yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepolisian harus mampu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara yang proporsional dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Menjaga Kedaulatan dan Keamanan Negara
Militer adalah salah satu lembaga infrastruktur yang bertanggung jawab untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Militer harus mampu menjaga kedaulatan dan keamanan negara dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri.
Sistem Politik Menurut Para Ahli Lainnya
Selain David Easton dan Rusadi Kantaprawira, beberapa ahli lain juga memberikan pandangan mereka tentang sistem politik, antara lain:
1. Gabriel Almond dan Sidney Verba
Menurut Gabriel Almond dan Sidney Verba, sistem politik terdiri dari tiga elemen utama, yaitu input, throughput, dan output. Input adalah semua faktor yang mempengaruhi kebijakan publik, seperti kepentingan masyarakat dan tekanan politik. Throughput adalah proses pengambilan keputusan dalam sistem politik. Output adalah hasil dari kebijakan publik yang diambil oleh lembaga politik.
2. Robert A. Dahl
Menurut Robert A. Dahl, sistem politik harus dipandang dari sudut pandang pluralisme. Pluralisme adalah suatu konsep yang mengakui adanya keberagaman kepentingan dalam masyarakat dan menganggap bahwa kekuasaan harus didistribusikan di antara berbagai kelompok kepentingan yang ada.
3. David Held
Menurut David Held, sistem politik harus dipandang dari sudut pandang kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme adalah suatu konsep yang mengakui bahwa masyarakat dunia memiliki kepentingan yang sama dan bahwa negara harus bekerja sama untuk mengatasi masalah-masalah global.
Kesimpulan
Lembaga-lembaga suprastruktur dan infrastruktur serta sistem politik merupakan elemen penting dalam suatu negara. Lembaga-lembaga ini bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas negara dan memastikan terlaksananya kebijakan publik yang efektif. Sistem politik sendiri memiliki berbagai pandangan dari para ahli, namun pada intinya semua ahli sepakat bahwa sistem politik harus mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat dan menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga politik dalam suatu negara.
