Berikut ini akan dibahas tentang masalah-masalah pemerintah di bidang ekonomi, masalah ekonomi di indonesia, permasalahan ekonomi di indonesia, dualisme ekonomi, iklim tropis, kebijakan ekonomi pemerintah, kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan segi penawaran, kebijakan energi, kebijakan penetapan harga, neraca pembayaran.
MASALAH-MASALAH YANG DIHADAPI PEMERINTAH DI BIDANG EKONOMI
Tentu saja setiap negara ingin meninggalkan buruknya kinerja ekonomi dan memperbaiki kondisi ekonomi menjadi lebih baik.
Salah satu akar permasalahan utama yang menghadang gerak maju perekonomian Indonesia adalah merosotnya kepercayaan (trust) yang ditentukan oleh tiga hal, yaitu: legitimasi, kredibilitas dan kejelasan visi pemerintah.
Ada hal yang penting dibicarakan pula di sini, yaitu adanya karakteristik-karakteristik lain lagi yang hendak dibicarakan di sini yang menghambat dan menjadikan masalah pemerintah di bidang ekonomi.
1. Dualisme Ekonomi
Hampir semua negara di belahan bumi ini menghadapi sistem dualisme. Di kotakota, perekonomian sudah bersifat industri dan uang digunakan secara luas.
Sedangkan di luar kota yaitu di desa-desa, perekonomian masih pada tingkat rendah (subsisten). Lagi pula di beberapa negara terdapat daerah kantong bagi industri asing (foreign enclave indutry) yang dapat menciptakan triplisme di daerah itu.
Industri di daerah kantong asing sudah ada tingkat ekonomi kapitalis tinggi dan biasanya terdapat di sektor-sektor pertambangan terutama minyak bumi dan sektor pertanian.
2. Iklim Tropis
Umumnya daerah-daerah terbelakang berada di daerah tropis. Mengapa demikian? Banyak teori-teori yang mengemukakan bahwa rendahnya produktivitas karena adanya iklim tropis.
Hal ini terjadi disebabkan kurangnya usaha manusia, adanya penyakitpenyakit yang banyak di daerah tersebut dan keadaan pertanian yang tidak menguntungkan.
3. Kebudayaan yang Tidak Ekonomis
Kebudayaan yang tidak ekonomis di sini maksudnya ialah sikap adat istiadat yang menghalang-halangi penggunaan penuh dari tenaga manusia untuk menaikkan tingkat hidupnya.
Sehingga konsumsi yang lebih tinggi atau tingkat hidup yang lebih tinggi kadang-kadang bertentangan dengan kehendak untuk hidup dengan mempertahankan kebudayaan atau tradisinya.
4. Jumlah Kapital Sedikit
Di negara berkembang seperti Indonesia, kapital merupakan faktor produksi yang langka. Kelangkaan ini dapat berarti mutlak dan dapat pula berarti relatif dalam hubungannya dengan investasi yang menguntungkan.
Karena tenaga kerja di negara sedang berkembang rendah, maka berarti bahwa pendapatan negara tersebut juga rendah, sehingga tabungan sebagai sumber pembentukan kapital juga rendah. Keadaan ini sering disebut dengan lingkaran setan (vicious circle) yang dapat digambarkan sebagai berikut.
 |
| Diagram vicious circle |
Berikut ini merupakan permasalahan-permasalahan ekonomi serta usaha-usaha yang dapat dilakukan pemerintah.
 |
| Pemasalahan ekonomi serta usaha-usaha yang dapat dilakukan pemerintah |
Langkah-langkah yang dapat ditempuh pemerintah agar kepercayaan masyarakat pulih sehingga perekonomian negara menjadi baik antara lain sebagai berikut.
a. Memfokuskan investasi di bidang pengembangan sumber daya manusia
Pengembangan sumber daya merupakan salah satu investasi berharga demi kemajuan perekonomian suatu negara.
Dengan sumber daya manusia yang bermutu sumber daya yang lain dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Contohnya pelatihan keterampilan para tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dalam bidang teknik.
b. Mengurangi masalah inflasi yang terlalu tinggi
Inflasi merupakan peningkatan tingkat harga dalam suatu perekonomian yang berlangsung secara terus-menerus. Mengurangi inflasi merupakan jalan terbaik bagi sebuah negara lepas dari krisis ekonomi.
Inflasi dapat diakibatkan oleh naiknya harga barang dan jasa yang ada di pasar. Contohnya kebijakan menaikkan BBM pada 1 Oktober 2005 mengakibatkan tingkat inflasi naik hingga 15,6%. Maka pemerintah berusaha menurunkan inflasi tersebut dengan berbagai kebijakan ekonomi.
c. Menciptakan kondisi kompetitif yang jujur (fair) bagi usaha kecil
Kondisi kompetitif yang jujur bagi usaha kecil dapat tercapai apabila didukung administrasi/birokrasi pemerintahan yang jujur pula.
Contohnya pemerintah perlu menertibkan bank-bank yang sengaja mempersulit proses pencairan kredit bagi pengusaha kecil, dapat juga dilaksanakan dengan meningkatkan akses kelompok ekonomi kecil terhadap berbagai sumber daya ekonomi, yaitu terutama modal, tanah, serta informasi dan teknologi.
d. Mendorong pembentukan lembaga penjamin bagi usaha kecil untuk pinjaman yang lebih besar
Sebuah usaha jika ingin memproduksi dan bersaing di pasar nasional maupun internasional memerlukan banyak modal (kapital), sedangkan modal tersebut didapat selain dari modal sendiri, juga dari modal pinjaman yang lebih besar.
Oleh karena itu pemerintah juga perlu memotivasi munculnya koperasi-koperasi dan bank perkreditan rakyat dalam memberikan dan mengutamakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha kecil.
e. Mendorong investasi pada infrastruktur fisik
Kegiatan ekonomi suatu negara dapat berjalan lancar apabila pemerintah mempunyai komitmen untuk mendorong investasi pada infrastruktur fisik. Contohnya mendorong para investor dalam pembangunan bandara dan jalan tol.
f. Kestabilan neraca pembayaran dan nilai tukar uang
Di sini pemerintah dalam menjaga kestabilan neraca pembayaran ialah dengan meningkatkan kegiatan ekspor dan membatasi barang-barang impor terutama yang ilegal. Jika devisa negara meningkat karena kegiatan ekspor, maka nilai tukar uang terhadap mata uang asing dapat stabil dan dapat dikendalikan.
Contohnya pemerintah berusaha mendorong kegiatan ekspor dalam bidang manufaktur/nonmigas, serta membatasi impor gula ilegal yang dapat merugikan petani dan harga gula di pasaran.
Di bawah ini terdapat kebijakan-kebijakan ekonomi yang dapat dilakukan pemerintah, yaitu:
a) Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam perpajakan dan pengeluaran pemerintah/anggaran untuk memengaruhi pengeluaran agregat. Contohnya pengenaan pajak penghasilan, cukai rokok.
b) Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang ditempuh pemerintah/bank sentral dalam penawaran uang dan kebijakan suku bunga untuk memengaruhi pengeluaran agregat. Contohnya pemerintah menetapkan jumlah uang yang beredar dan peningkatan suku bunga tabungan.
c) Kebijakan Segi Penawaran
Kebijakan segi penawaran adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan efesiensi perusahaan, sehingga barang dan jasa yang ditawarkan lebih banyak dan murah.
Contohnya pemerintah bekerja sama dengan LIPI dan universitas-universitas mengembangkan mesin teknologi perusahaan yang efisien dan tepat guna.
d) Kebijakan Energi
Kebijakan energi adalah kebijakan dalam menggunakan energi seefisien dan seoptimal mungkin yang di dalamnya terdapat usaha penghematan energi.
Contohnya ialah anjuran pemerintah untuk menggunakan kendaraan yang menggunakan energi listrik/non BBM, guna mengurangi konsumsi masyarakat terhadap BBM. Misal: KRL (Kereta Rel Listrik).
e) Kebijakan Penetapan Harga
Kebijakan penetapan harga adalah kebijakan dalam menentukan harga-harga pada tingkat tertentu terhadap komoditas yang menguasai hajat hidup orang banyak.
Contohnya adalah bahan bakar minyak merupakan salah satu komoditas yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka pemerintah menentukan harga bensin Rp4.500,00 per liter.
f) Kebijakan Neraca Pembayaran
Kebijakan untuk memantau keadaan neraca pembayaran guna memengaruhi nilai tukar. Hal tersebut berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor. Contohnya adalah peningkatan ekspor nonmigas, mendorong industri kecil di Indonesia untuk melakukan kegiatan ekspor-impor.
