Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia pada masa Sistem Demokrasi Terpimpin menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam menghadapi Malaysia adalah melalui program Dwikora. Dwikora sendiri merupakan kependekan dari Dwifungsi Komando Rakyat, yang merupakan program militer yang diluncurkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1964 sebagai upaya untuk menghadapi ancaman dari luar negeri.
Sejarah Dwikora
Sejarah Dwikora dimulai pada tahun 1963, ketika terjadi peristiwa pembakaran Bendera Merah Putih di Jakarta oleh sekelompok orang yang diduga berasal dari Malaysia. Peristiwa ini memicu kemarahan rakyat Indonesia dan menimbulkan ketegangan antara Indonesia dan Malaysia. Ketegangan ini semakin memuncak ketika terjadi konflik di perairan Kepulauan Sipadan dan Ligitan pada tahun 1963-1964.
Pada tanggal 17 Agustus 1964, Presiden Soekarno meluncurkan program Dwikora sebagai upaya untuk menghadapi ancaman dari luar negeri, terutama dari Malaysia. Dwikora merupakan program militer yang bertujuan untuk mempersiapkan rakyat Indonesia dalam menghadapi ancaman dari luar negeri dengan cara menggabungkan fungsi militer dan sipil.
Isi Dwikora
Isi dari program Dwikora terdiri dari empat poin utama, yaitu:
- Persiapan fisik dan moral bangsa Indonesia untuk menghadapi agresi dari luar negeri.
- Pembentukan pasukan cadangan yang terdiri dari rakyat Indonesia yang siap untuk berperang apabila terjadi agresi dari luar negeri.
- Pembangunan infrastruktur pertahanan seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan yang dapat digunakan untuk kepentingan militer.
- Peningkatan produksi dan ketersediaan bahan makanan dan obat-obatan yang dibutuhkan dalam situasi perang.
Program Dwikora ini kemudian diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia melalui berbagai kegiatan, seperti latihan militer, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan produksi pangan.
Upaya Konfrontasi terhadap Malaysia
Program Dwikora merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam menghadapi konfrontasi terhadap Malaysia pada masa Sistem Demokrasi Terpimpin. Konfrontasi sendiri merupakan kebijakan luar negeri Indonesia yang bertujuan untuk menghentikan usaha Malaysia dalam membentuk Federasi Malaysia yang meliputi wilayah Sabah, Sarawak, Singapura, dan Malaya.
Upaya konfrontasi ini dilakukan oleh Indonesia karena dianggap melanggar kedaulatan Indonesia atas wilayah Kalimantan Utara. Selain itu, Indonesia juga merasa bahwa pembentukan Federasi Malaysia akan mengancam keamanan dan kestabilan di kawasan regional.
Akhir Konfrontasi
Setelah berlangsung selama tiga tahun, konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia akhirnya berakhir pada tahun 1966 setelah terjadi pergantian kepemimpinan di Indonesia dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Konfrontasi ini kemudian diakhiri melalui perundingan antara Indonesia dan Malaysia yang diadakan di Bangkok pada tahun 1966.
Kesimpulan
Program Dwikora merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam menghadapi konfrontasi terhadap Malaysia pada masa Sistem Demokrasi Terpimpin. Dwikora sendiri merupakan program militer yang bertujuan untuk mempersiapkan rakyat Indonesia dalam menghadapi ancaman dari luar negeri dengan cara menggabungkan fungsi militer dan sipil.
Isi dari program Dwikora terdiri dari empat poin utama, yaitu persiapan fisik dan moral bangsa Indonesia, pembentukan pasukan cadangan, pembangunan infrastruktur pertahanan, dan peningkatan produksi dan ketersediaan bahan makanan dan obat-obatan. Program Dwikora ini diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia melalui berbagai kegiatan, seperti latihan militer, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan produksi pangan.
Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia akhirnya berakhir pada tahun 1966 setelah terjadi pergantian kepemimpinan di Indonesia dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Konfrontasi ini kemudian diakhiri melalui perundingan antara Indonesia dan Malaysia yang diadakan di Bangkok pada tahun 1966.
