Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan dasar negara Indonesia yang harus dijunjung tinggi. Namun, pada masa pelaksanaan demokrasi terpimpin, terjadi penyimpangan terhadap Pancasila, UUD 1945, politik luar negeri, dan kehidupan politik yang mempengaruhi perkembangan bangsa Indonesia.
Penyimpangan Terhadap Pancasila
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki lima prinsip yang harus dijunjung tinggi, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Pada masa pelaksanaan demokrasi terpimpin, terjadi penyimpangan terhadap prinsip-prinsip Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi dijunjung tinggi, terjadi pemaksaan atas kepercayaan dan agama yang berbeda. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab juga tidak ditegakkan, orang-orang yang berbeda pandangan politik dianggap sebagai musuh dan dihilangkan.
Persatuan Indonesia juga terganggu karena adanya konflik antara kelompok-kelompok politik. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan juga tidak berjalan dengan baik, karena adanya pemaksaan kehendak dari pihak yang berkuasa. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia juga tidak terwujud karena adanya kesenjangan sosial yang semakin membesar.
Penyimpangan Terhadap UUD 1945
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan konstitusi tertulis yang menjadi dasar negara Indonesia. Pada masa pelaksanaan demokrasi terpimpin, terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945. Beberapa pasal UUD 1945 dilanggar, seperti Pasal 28F tentang hak warga negara atas informasi dan Pasal 28I tentang hak untuk menyatakan pendapat.
Penyimpangan terhadap UUD 1945 juga terjadi dalam pembentukan lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaga negara dibentuk tanpa melalui proses yang sesuai dengan UUD 1945, sehingga lembaga-lembaga negara tersebut tidak memiliki legitimasi yang kuat.
Penyimpangan Terhadap Politik Luar Negeri
Politik luar negeri merupakan hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya. Pada masa pelaksanaan demokrasi terpimpin, terjadi penyimpangan terhadap politik luar negeri. Indonesia dianggap sebagai negara yang pro-komunis, sehingga hubungan dengan negara-negara Barat menjadi tegang.
Penyimpangan terhadap politik luar negeri juga terjadi dalam hubungan dengan negara-negara tetangga. Hubungan dengan Malaysia menjadi tegang karena adanya masalah perbatasan. Hubungan dengan Timor Leste juga menjadi tegang karena adanya klaim terhadap wilayah Timor Leste.
Penyimpangan Terhadap Kehidupan Politik
Pada masa pelaksanaan demokrasi terpimpin, terjadi penyimpangan terhadap kehidupan politik. Kehidupan politik dipusatkan pada satu partai politik, yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI). Partai politik lainnya dilarang dan dianggap sebagai musuh.
Penyimpangan juga terjadi dalam proses pemilihan umum. Pemilihan umum tidak dilaksanakan secara demokratis, karena hanya satu partai politik yang diizinkan untuk mengajukan calon.
Kesimpulan
Penyimpangan terhadap Pancasila, UUD 1945, politik luar negeri, dan kehidupan politik pada masa pelaksanaan demokrasi terpimpin sangat mempengaruhi perkembangan bangsa Indonesia. Penyimpangan tersebut menyebabkan kerusuhan dan ketidakstabilan politik yang menghambat perkembangan ekonomi dan sosial di Indonesia.
Oleh karena itu, sebagai bangsa Indonesia yang berdaulat dan merdeka, kita harus terus memperjuangkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Kita juga harus memperbaiki kehidupan politik dan hubungan dengan negara-negara lainnya agar Indonesia dapat menjadi negara yang maju dan sejahtera.
