Pelaksanaan Kebijakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia pada Masa Pemerintahan Orde Baru

Pada masa pemerintahan Orde Baru di Indonesia, kebijakan politik luar negeri yang diterapkan adalah politik luar negeri bebas aktif. Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat kedaulatan dan keamanan nasional Indonesia serta memperkuat hubungan internasional antara Indonesia dengan negara lain. Kebijakan ini juga bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Definisi Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Politik luar negeri bebas aktif merupakan kebijakan politik luar negeri yang diterapkan oleh Indonesia sejak masa pemerintahan Presiden Sukarno. Kebijakan ini ditujukan untuk mencapai tujuan nasional dan internasional Indonesia dengan cara menjalin hubungan yang seimbang dan mandiri dengan negara lain. Politik luar negeri bebas aktif juga bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Sejarah Pelaksanaan Kebijakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Pada awalnya, kebijakan politik luar negeri Indonesia lebih condong kepada politik luar negeri konfrontatif yang ditujukan pada negara-negara imperialis seperti Belanda dan Inggris yang pernah menjajah Indonesia. Namun, pada tahun 1955, Indonesia mengadakan Konferensi Asia Afrika yang dihadiri oleh 29 negara Asia dan Afrika. Konferensi ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk mengembangkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif.

Pada masa pemerintahan Presiden Sukarno, kebijakan politik luar negeri bebas aktif diimplementasikan dalam berbagai tindakan, seperti mengakui kedaulatan negara-negara baru yang merdeka, mendukung gerakan kemerdekaan di negara-negara Afrika dan Asia, serta memperjuangkan hak-hak rakyat yang tertindas di negara-negara tersebut.

Namun, pada masa pemerintahan Orde Baru di Indonesia, kebijakan politik luar negeri bebas aktif mengalami perubahan. Pemerintah Orde Baru lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dan mengurangi intervensi politik di negara lain. Namun, kebijakan politik luar negeri bebas aktif masih dijalankan dan diterapkan oleh pemerintah Orde Baru.

Tujuan Kebijakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Kebijakan politik luar negeri bebas aktif memiliki beberapa tujuan yang diantaranya adalah:

  • Memperkuat kedaulatan dan keamanan nasional Indonesia
  • Meningkatkan hubungan internasional Indonesia dengan negara lain
  • Memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional
  • Meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia

Implementasi Kebijakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif pada Masa Pemerintahan Orde Baru

Pada masa pemerintahan Orde Baru, kebijakan politik luar negeri bebas aktif diimplementasikan dengan cara:

  • Mengembangkan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara lain
  • Mengembangkan kerjasama di bidang politik, sosial, dan budaya dengan negara lain
  • Menjalin hubungan diplomasi dengan negara-negara lain
  • Menjalin hubungan kerjasama regional dengan negara-negara di Asia Tenggara
  • Mengambil peran dalam organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, dan G-77

Keuntungan dan Kerugian Kebijakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Keuntungan dari kebijakan politik luar negeri bebas aktif adalah:

  • Meningkatkan hubungan internasional Indonesia dengan negara lain
  • Memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional
  • Meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia

Sedangkan, kerugian dari kebijakan politik luar negeri bebas aktif adalah:

  • Membutuhkan biaya yang besar untuk menjalin hubungan dengan negara lain
  • Mungkin mengganggu hubungan dengan negara lain apabila kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan kepentingan negara tersebut
  • Membuka peluang bagi negara lain untuk melakukan intervensi terhadap Indonesia

Kesimpulan

Kebijakan politik luar negeri bebas aktif yang diterapkan pada masa pemerintahan Orde Baru di Indonesia memiliki tujuan untuk memperkuat kedaulatan dan keamanan nasional Indonesia serta memperkuat hubungan internasional antara Indonesia dengan negara lain. Kebijakan ini juga bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Meskipun ada keuntungan dan kerugian dari kebijakan politik luar negeri bebas aktif, kebijakan ini tetap dijalankan dan diterapkan oleh pemerintah Orde Baru.